Verifikasi APE di Kementerian PUPR


VERIFIKASI TIM ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA

Dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan    Anak (PP dan PA) telah melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 di pusat dan daerah, termasuk kepada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, yang telah  memperoleh kesempatan untuk dilakukannya verifikasi data oleh Tim evaluator dari Kementerian PP dan PA pada tanggal 9 November 2018, yang diselenggarakan di Ruang Rapat Sekjen. Kementerian PUPR

Masing-masing  Focal point memaparkan tentang dasar hukum/peraturan terkait yang responsive gender, kelembagaan, data terpilah, Peran serta masyarakat, hasil capaian kegiatan,  inovasi-inovasi kegiatan , dan tayangan berupa video yang menggambarkan manfaat penyelenggaraan infrastruktur  PU dan Perumahan Rakyat bagi kelompok masyarakat yaitu  anak-anak, perempuan, laki-laki, disable, lansia,  Masyarakat Berpenghasilan Rendah  (MBR), Mahasiswa, Petani, pengangguran, pekerja sector informal dengan penghasilan tidak tetap,  TNI/POLRI, Santri.

Paparan dari masing- masing POKJA , antara lain :

  • Pokja I : Badan Pengembangan infrastruktur Wilayah (BPIW), menyampaikan  tentang  Capaian Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019, Contoh Kegiatan PUG di BPIW
  • Pokja II  Sumber Daya Air (SDA) , menyampaikan tentang  keterlibatan  kelompok masyarakat   dari sejak persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik (melalui Program Padat Karya), hingga pengawasan dalam  Program Percepatan Pengembangan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI); Pelaksanaan “Tripartit” Operasi dan Pemeliharaan Sungai (Pemerintah-Perguruan Tinggi-Komunitas Peduli Sungai),   Penanganan Banjir Kota Surakarta  (Sungai Bengawan Solo) melalui  Lomba Parapet wall art  yang  diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan & usia; MOU BBWS Bengawan Solo  dengan Komunitas Peduli Sungai dan Srikandi Sungai untuk  pelatihan keterampilan dan pemanfaatan limbah bagi ibu-ibu, pemuda dan lansia untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ; Restorasi Sungai yang menyediakan  fasilitas ruang public ; Menyediakan air bersih di Kabupaten Asmat yang selama ini hanya mengandalkan air hujan; Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi juga dapat dikerjakan oleh  perempuan; Menyediakan  Fasilitas  penunjang kegiatan masyarakat di sekitar saluran irigasi (untuk sembahyang, mencuci).
  • Pokja III Bina Marga menyampaikan tentang Peraturan Bidang Bina Marga yang Responsive Gender dan Review NSPK yang responsive gender; Kampanye HIV/AIDS ;Kesempatan pada masyarakat adat, petani, perempuan,  dalam Konsultasi Publik (AMDAL); Pelibatan kelompok masyarakat  masyarakat dalam kegiatan Konsultasi public pada Studi  Pra-FS, DED, Pra Konstruksi, proses pengadaan lahan pada tahap Pra kontruksi dan pemeliharaan jalan; Pembangunan Jembatan Gantung pejalan kaki untuk daerah terisolir; Penerapan Program Padat Karya untuk masyarakat sekitar proyek pemeliharaan jalan..

 

  • Pokja IV Cipta Karya menyampaikan tentang Best Practice Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang melibatkan kelompok perempuan dan laki-laki dalam proses persiapan, perencanaan,  pelaksanaan hingga monev pada program  Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Tempat Pembuangan Sampah (TPS-3R); Kegiatan/Sosialisasi/Advokasi tentang Peraturan terkait Gender Infrastruktur PUPR.

 

  • Pokja V Penyediaan Perumahan menyampaikan tentang Pembangunan Rumah Susun, Penerima bantuan Rumah Susun adalah MBR, Pekerja Industri, PNS, Nelayan, Mahasiswa, Santri, Pembangunan Rumah Khusus; Bantuan Rumah Khusus antara lain Petugas dan Masyarakat Perbatasan Negara, Nelayan, Korban Bencana, Masyarakat terdampak Pembangunan, Korban Konflik Sosial, Masyarakat  Daerah Tertinggal, Bantuan uang untuk pemangunan Rumah Swadaya bagi MBR yang memiliki dan tinggal di rumah sendiri namun tidak layak huni atau belum punya rumah namun memiliki tanah sendiri, melalui pemberdayaan masyarakat.

 

  • Pokja VI Pembiayaan Perumahan menyampaikan tentang Penerima manfaat kpr subsidi selisih bunga (ssb)  dan Fasilitasi Liquidasi Pembiayaan Perumahan (FLPP) , Bantuan biaya perumahan KPR ditujukan untuk masyarakat dengan tingkat penghasilan maximum Rp 4 juta untuk pembelian rumah tapak dan maximum Rp 7 juta untuk pembelian rumah susun;  Penyediaan fasilitas ruang terbuka publik dan taman bermain anak yang dibangun oleh Pengembang Perumahan FLPP.

 

  • Pokja VII Bina Konstruksi menyampaikan tentang Fasilitasi pelatihan dan sertifikasi Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dilaksanakan pada proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh masyarakat, bukan penyedia jasa., pada :kegiatan Infrastruktur dan Ekonomi Wilayah , KOTAKU , BSPS , Lapas, dan  SMK

 

  • Pokja VIII Badan Penelitian dan Pengmembangan (Balitbang) menyampaikan tentang  Teknologi Terbatas Fasilitasi Pejalan Kaki (Eco JPO/Jembatan Penyeberangan Orang) dan Penerapan Teknologi Pengolahan Sampah di Kawasan Wisata.

 

  • Pokja IX BPSDM menyampaikan tentang  Pelaksanaan beberapa pelatihan teknis maupun fungsional yang salah satu  materi ajarnya  terkait pengarusutamaan gender (PUG). Serta capaian atau realisasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM PUPR dengan materi terkait pengarusutamaan gender: Pelatihan pada Focal Point  perwakilan dari Bagian  Perencanaan pada  seluruh UNOR, untuk membentuk agen-agen perubahan  agar lebih berwawasan gender.