Capaian Kinerja RPJMN Kementerian PU Sebesar 80 Persen



Pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mencapai hampir 80 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Mengengah 2010-2014. Meskipun demikian, Menteri PU, Djoko Kirmanto mengajak jajarannya untuk waspada terhadap penyerapan anggaran yang selalu menumpuk di akhir tahun.

“Mohon hal ini kita waspadai jangan sampai selalu terjadi setiap tahun,”pinta Djoko Kirmanto saat menjadi Inspektur Upacara Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor Kementerian PU Jakarta, Sabtu (17/8).

Penyerapan anggaran tahun ini Kementerian PU pada Agustus ini baru mencapai Rp30,24 triliun atau 38,79 persel dari total Rp77,9 triliun. Melihat kondisi tersebut, Djoko Kirmanto menyerukan percepatan penyelesaian program Kementerian PU dalam waktu yang tersisa empat bulan kedepan.

Pencapaian Kementerian PU hingga Juni dalam bidang Sumber Daya Air pada 2013 ini diantaranya pembangunan jaringan irigasi 461,5 ribu ha dan rehabilitasi 1,7 juta ha daerah irigasi. Selain itu juga telah dilakukan peningkatan dan rehabilitasi kapasitas sarana penyedia air baku masing-masing sebesar 16,9 meter kubik perdetik dan 5,7 meter kubik per detik.

Untuk sektor Bina Marga, pada tahun ini focus diarahkan pada peningkatan kapasitas konektivitas dan kelancaran arus barang. Ditargetkan pada akhir 2013, kondisi jalan nasional dalam keadaan mantap sebesar 92,5 persen. Capaiannya antara lain pembangunan jalan baru dan jembatan baru sepanjang 561,54 Kilometer dan 24,83 Kilometer. Sementara pemeliharaan jalan dikerjakan pada 33.416 Kilometer.

Djoko Kirmanto menerangkan untuk bidang Cipta Karya prioritas untuk peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar masyarakat khususnya terkait Millenium Development Goals 2015. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa telah rampung 225 Twin Blok. Sementara untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perdesaan pada 8.877 desa, SPAM Ibu Kota Kecamatan pada 818 lokasi dan 867 kawasan khusus. Sedangkan untuk Penataan Ruang, sampai Juni telah ditetapkan empat Peraturan Presiden Rencana Tata Ruang (Perpres RTR) Pulau dan lima Perpres RTR Kawasan Strategis Nasional. Selain itu telah ditetapkan pula 14 Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, 232 Perda RTRW Kabupaten dan 61 Perda RTRW Kota.

Kementerian PU juga mendapatkan tugas tambahan melalui kebijakan pemerintah untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur senilai Rp9,09 triliun dalam APBN-Perubahan. Dana tersebut diperuntukkan untuk Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan (P4) Infrastruktur Permukiman, Infrastruktur SDA dan Infrastruktur SPAM. Selain itu melalui Direktif Presiden juga dianggarkan Rp2,46 triliun yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur di Madura berupa jaringan irigasi air tanah senilai Rp572,7 miliar dan pembangunan jalan di Papua dan Papua Barat sepanjang 73,9 Kilometer dengan alokasi Rp375 miliar.

Menteri PU menambahkan Direktif Presiden juga menugaskan penyediaan air baku untuk peternakan sapi di Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat senilai Rp200 miliar. Adapula pembangunan infrastruktur dasar bagi permukiman pengungsi di NTT sebesar Rp111 miliar dan penanggulangan bencana yang dananya berada di Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB) senilai Rp1,2 triliun untuk banjir Jakarta, peralatan tanggapu darurat Rp645 miliar dan pembangunan 20 Tempat Evakuasi Sementara sebesar Rp558 miliar.Melihat besarnya tugas dan tanggung jawab Kementerian PU tersebut, Djoko Kirmanto meminta perhatian khusus dari Kepala Balai dan Satuan Kerja untuk segera menyelesaikannya. Hal itu membutuhkan komitmen kuat dan kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian PU. (rnd)

Pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mencapai hampir 80 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Mengengah 2010-2014. Meskipun demikian, Menteri PU, Djoko Kirmanto mengajak jajarannya untuk waspada terhadap penyerapan anggaran yang selalu menumpuk di akhir tahun.

“Mohon hal ini kita waspadai jangan sampai selalu terjadi setiap tahun,”pinta Djoko Kirmanto saat menjadi Inspektur Upacara Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor Kementerian PU Jakarta, Sabtu (17/8).

Penyerapan anggaran tahun ini Kementerian PU pada Agustus ini baru mencapai Rp30,24 triliun atau 38,79 persel dari total Rp77,9 triliun. Melihat kondisi tersebut, Djoko Kirmanto menyerukan percepatan penyelesaian program Kementerian PU dalam waktu yang tersisa empat bulan kedepan.

Pencapaian Kementerian PU hingga Juni dalam bidang Sumber Daya Air pada 2013 ini diantaranya pembangunan jaringan irigasi 461,5 ribu ha dan rehabilitasi 1,7 juta ha daerah irigasi. Selain itu juga telah dilakukan peningkatan dan rehabilitasi kapasitas sarana penyedia air baku masing-masing sebesar 16,9 meter kubik perdetik dan 5,7 meter kubik per detik. Untuk sektor Bina Marga, pada tahun ini focus diarahkan pada peningkatan kapasitas konektivitas dan kelancaran arus barang. Ditargetkan pada akhir 2013, kondisi jalan nasional dalam keadaan mantap sebesar 92,5 persen. Capaiannya antara lain pembangunan jalan baru dan jembatan baru sepanjang 561,54 Kilometer dan 24,83 Kilometer. Sementara pemeliharaan jalan dikerjakan pada 33.416 Kilometer.

Djoko Kirmanto menerangkan untuk bidang Cipta Karya prioritas untuk peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar masyarakat khususnya terkait Millenium Development Goals 2015. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa telah rampung 225 Twin Blok. Sementara untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perdesaan pada 8.877 desa, SPAM Ibu Kota Kecamatan pada 818 lokasi dan 867 kawasan khusus. Sedangkan untuk Penataan Ruang, sampai Juni telah ditetapkan empat Peraturan Presiden Rencana Tata Ruang (Perpres RTR) Pulau dan lima Perpres RTR Kawasan Strategis Nasional. Selain itu telah ditetapkan pula 14 Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, 232 Perda RTRW Kabupaten dan 61 Perda RTRW Kota.

Kementerian PU juga mendapatkan tugas tambahan melalui kebijakan pemerintah untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur senilai Rp9,09 triliun dalam APBN-Perubahan. Dana tersebut diperuntukkan untuk Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan (P4) Infrastruktur Permukiman, Infrastruktur SDA dan Infrastruktur SPAM.Selain itu melalui Direktif Presiden juga dianggarkan Rp2,46 triliun yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur di Madura berupa jaringan irigasi air tanah senilai Rp572,7 miliar dan pembangunan jalan di Papua dan Papua Barat sepanjang 73,9 Kilometer dengan alokasi Rp375 miliar.Menteri PU menambahkan Direktif Presiden juga menugaskan penyediaan air baku untuk peternakan sapi di Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat senilai Rp200 miliar. Adapula pembangunan infrastruktur dasar bagi permukiman pengungsi di NTT sebesar Rp111 miliar dan penanggulangan bencana yang dananya berada di Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB) senilai Rp1,2 triliun untuk banjir Jakarta, peralatan tanggapu darurat Rp645 miliar dan pembangunan 20 Tempat Evakuasi Sementara sebesar Rp558 miliar. Melihat besarnya tugas dan tanggung jawab Kementerian PU tersebut, Djoko Kirmanto meminta perhatian khusus dari Kepala Balai dan Satuan Kerja untuk segera menyelesaikannya. Hal itu membutuhkan komitmen kuat dan kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian PU. (rnd)