Pengarusutamaan Gender
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUG-PUPR)
Implementasi salah satu rangkaian penyusunan RKA-K/L yang tertuang dalam Perdirjen Anggaran Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, serta penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kementerian PUPR sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR No. 1764/KPTS/M/2020 tent
Monitoring Evaluasi ini mengacu pada Program Manajemen Manual Program Hibah Jalan Daerah (PMM PHJD) dengan fokus utama kegiatan PHJD di Prov. Jawa Tengah diantaranya Jalan Berkeselamatan, pembinaan kelompok sadar wisata, pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ). Hasil pertemuan dengan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah serta monitoring evaluasi, antara lain:
Provinsi Sumatera Barat KSPN Mandeh berada di Kabuaten Pesisir Selatan, dimana akses menuju kesana melalui jalan Provinsi Paket pekerjaan yang dilakukan untuk PHJD meliputi 4 ruas jalan dengan panjang total 103 km, panjang ruas jalan untuk penanganan berkala sepanjang 2,2 km, Rekonstruksi jalan sepanjang 262 meter serta pemeliharaan rutin sepanjang 100,54 km. Pekerjaan dilaksanakan secara
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan kegiatan Konsinyasi Penyusunan Dokumen Kebijakan Pengarusutamaan Gender Kementerian PUPR TA 2022 sebagai upaya untuk mendorong perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang berbasis gender secara menyeluruh baik di pusat maupun di daerah. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan
Dalam rangka melindungi dan memenuhi hak anak, setiap sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan anak perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai Konvensi Hak Anak sebagai landasan dalam memberikan layanan yang kepentingan terbaik bagi anak. Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai Konvensi Hak Anak (KHA), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Deputi Bida
Indonesia merupakan negara pihak konvensi Hak Penyandang Diasabilitas (Convention on The Rights of Persons with Disabilities/CRPD) yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 sehingga Indonesia memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan implementasi dengan melakukan dialog melalui Komite Penyandang Disabilitas PBB secara periodik. Sebagai informasi bahwa Pelaksanaan Dialog
Salah satu agenda Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024 di bidang kesehatan adalah pengarusutamaan gender untuk pencegahan dan penanggulangan stunting yang dilaksanakan secara sinergi oleh Kementerian/Lembaga. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional tersebut, Kementerian PPPA melalui Deputi Bidang Kesetaraan Gender bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) melaksanakan
Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional (HAN) 2022 yang mengangkat tema “Anak Terlindungi Indonesia Maju”, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyelenggarakan acara Anugerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tanggal 21 Juli 2022 sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen dan inovasi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Organisas
Dalam rangka mendukung kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak pada aplikasi SIMEP-PA pada tanggal 17 Juni 2022 bertempat di Swis-Belhotel Tangerang secara luring dan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan tol sebagai aksesibilitas pendukung pendistribusian barang dan jasa, sehingga dapat terus menjadi salah satu solusi dan tumpuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif untuk terhubung ke kawasan satu dengan lainnya, sekaligus membantu Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
Dalam rangka meningkatkan kompetensi calon pengajar untuk materi Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba, Pengarustamaan Gender dan Manajemen Risiko, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengundang anggota Tim Sekretariat sebagai pembicara dalam rapat tersebut yang diselenggarakan pada hari Selasa, 18 Januari 2022 pukul 10.00 secara virtua
Dalam rangka mendukung Peringatan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember 2021, Kementerian PUPR akan melaksanakan webinar dengan tema “Perempuan Dalam Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di masa Pandemi Covid – 19”. Penyelnggaraan webinar Perempuan dalam Pembangnan Infrastruktur PUPR di Masa Pandemi Covid-19 ini diselanggarakan pada tanggal 28 Desember 2021, Maksud dari pen
Guna memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak Pandemi COVID-19 sekaligus meningkatkan kualitas rumah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Perumahan terus menggulirkan bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan Bedah Rumah. Program ini dilaksanakan untuk peningkatan kualitas rumah di 449 kab
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan Penataan Kawasan Permukiman Nelayan dan Tepi Air di 11 lokasi. Program ini bertujuan untuk mengembangkan permukiman pesisir berbasis ekonomi perikanan di berbagai lokasi di Indonesia. Sebelas kawasan tersebut yakni Kampung Beting (Kota Pontianak), Kampung Sumber Jaya (Kota Bengkulu), Kawasan Nelayan Indah (Kota Me
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat penyaluran Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) sesuai instruksi Presiden Joko Widodo guna mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian perekonomian pada masa Pandemi COVID-19. Dari pagu Kementerian PUPR TA 2020 sebesar Rp. 83,97 triliun, Program PKT dialokasikan sebesar Rp. 11,49 triliun dengan progres pen
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan ruang usaha untuk mendukung keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan menjaga perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan saat Pandemi COVID-19. Hal ini dilaksanakan sesuai Instruksi Presiden sejak 2015 silam dimana Kementerian PUPR mulai mengembangkan zona inti Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yang diikuti dengan pe
_.jpeg)
