RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN DELEGASI RI PADA DIALOG KONSTRUKTIF DENGAN KOMITE CRPD (CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSON WITH DISABILITIES)


Indonesia merupakan negara pihak konvensi Hak Penyandang Diasabilitas (Convention on The Rights of Persons with Disabilities/CRPD) yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 sehingga Indonesia memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan implementasi dengan melakukan dialog melalui Komite Penyandang Disabilitas PBB secara periodik. Sebagai informasi bahwa Pelaksanaan Dialog konstruktif ke 27 dengan komite CRPD akan dilaksanakan pada 18 – 19 Agustus 2022, di Jenewa, Swiss, dimana Menteri Sosial sebagai Ketua Delegasi RI akan bertindak sebagai pimpinan dialog.

Dalam kegiatan ini, dilakukan upaya proses persiapan dialog dengan melakukan penyusunan bahan substansi yang akan menjadi rujukan delegasi Indonesia dalam menjawab pertanyaan dari Komite Hak Penyandang Disabilitas PBB. Bahan substansi akan berisikan berbagai proses capaian dan tantangan implementasi CRPD di Indonesia, termasuk di tingkat pemerintah daerah. Bahan tersebut membantu delegasi memberikan gambaran yang holistik dan komprehensif kepada Komite terkait dengan perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak penyandang disabilitas di tanah air.

Kementerian PUPR turut serta memberikan masukan substansi tentang program/kegiatan di Kementerian PUPR yang memberikan peluang keterlibatan serta penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat di akses bagi kelompok Penyandang Disabilitas yang ditinjau dari aspek pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan. Dukungan aspek pengaturan yang berupa produk kebijakan seperti Peraturan Menteri, dan Surat Edaran. Selain itu, untuk aspek pembinaan yakni berupa kegiatan sosialisasi, pelatihan/bimbingan teknis bagi kelompok penyandang disabilitas di tingkat Pemerintah Daerah maupun Organisasi Masyarakat dan Organisasi Penyandang Disabilitas. Sementara untuk aspek pelaksanaan, yaitu (1) Memberikan peluang keterlibatan kelompok penyandang disabilitas pada kegiatan SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat), PAMSIMAS (Program Air Minum dan Sanitasi Berbasisi Masyarkat), Pemeliharaan Rutin Jalan melalui PHJD (Program Hibah Jalan Daerah), P3TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi), (2) Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur antara lain berupa ramp, toilet, guiding block (rambu dan marka di pedestrian) pada kawasan pariwisata, kawasan perbatasan negara, gedung olahraga, sekolah, pasar, rest area jalan tol, dan Rusunawa.