KONSINYASI PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PUPR TA 2022


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan kegiatan Konsinyasi Penyusunan Dokumen Kebijakan Pengarusutamaan Gender Kementerian PUPR TA 2022 sebagai upaya untuk mendorong perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang berbasis gender secara menyeluruh baik di pusat maupun di daerah. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pembahasan mengenai beberapa rancangan dokumen kebijakan pengarusutamaan gender, diantaranya (1) Rancangan Pedoman Pelaksanaan PUG di Kementerian PUPR, (2) Rancangan Surat Edaran Menteri PUPR tentang Fasilitas Ruang Air Susu Ibu (ASI) dan (3) Rancangan Keputusan Menteri tentang Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kegiatan ini diselenggarakan selama 2 (dua) hari dan dihadiri oleh peserta yang merupakan wakil dari unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Tim Sekretariat Pengarusutamaan Gender (PUG PUPR). Rangkaian pelaksanaan Konsinyasi Penyusunan Dokumen Kebijakan Pengarusutamaan Gender Kementerian PUPR TA 2022.

Sambutan Pembuka oleh Dr. Dadang Rukmana, SH, CES, DEA, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan beberapa hal antara lain:

  • Kesetaraan gender menjadi salah satu pengarusutamaan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi masyarakat dan aspirasi kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya secara adil dan setara.
  • Dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024, disebutkan bahwa Pengarusutamaan Gender adalah Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki termasuk anak-anak, pemuda lansia, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok marginal lainnya.
  • tantangan yang dihadapi :
    1. Kurangnya eksternalisasi/sosialisasi pada mitra kerja (antara lain: konsultan, kontraktor, Badan Usaha, organisasi kemasyarakatan, Perguruan Tinggi) dan Pemerintah Daerah tentang PUG-PUPR
    2. Belum optimalnya kerjasama Kementerian PUPR dengan Pemerintah Daerah – organisasi masyarakat dalam implementasi pelaksanaan gender infrastruktur PUPR
    3. Peningkatan penyebarluasan informasi dan kerjasama dengan multipihak
    4. Pengembangan inovasi kegiatan-kegiatan yang responsif gender
    5. Semakin kritisnya masyarakat atas pemenuhan haknya pada layanan dasar kehidupan
    6. Peningkatan pemantauan dan evaluasi kegiatan responsif gender

Best Practice Implementasi PUG Tingkat Pusat dan Daerah di Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan oleh Dra. Parulian Siagian, M.ML., Analis Kebijakan Ahli Muda, Direktorat SUPD IV Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri. Dalam materinya, beliau menjelaskan:

  • Kebijakan pembagian urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  • Kebijakan PUG dan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, menjadi dasar:
  1. Acuan Pemda dalam mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah
  2. Penyusunan  strategi pengarusutamaan gender; melalui  pembentukan POKJA PUG dan menyusun  Rencana Aksi Daerah
  3. Mewujudkan perencanaan yang responsif  gender yang tertuang dalam RPJMD, Renstra dan  Renja SKPD
  4. Menyusun penganggaran yang responsif  gender
  5. Melakukan pemantauan dan evaluasi  pelaksanaan PUG
  • Saat ini, pemerintah sedang menyusun Strategi Nasional PUG (2019-2030) yang baru dan akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden, dimana rancangan Perpres Strategi Nasional Percepatan PUG (Stranas PUG) mencakup 2 (dua) strategi, yaitu:
  1. Penguatan Kelembagaan PUG, yang meliputi:
  1. Penguatan dasar hukum dalam rangka percepatan PUG di K/L/Perangkat Daerah/Desa
  2. Penguatan koordinasi antar institusi penggerak dan pelaksana PPRG
  3. Penguatan komitmen pimpinan K/L/Perangkat Daerah/Desa dalam melaksanakan PPRG
  4. Peningkatan kapasitas SDM K/L/PD/Desa
  5. Pengelolaan pengetahuan dari pelaksanaan PUG
  6. Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan PUG
  1. Penguatan Proses PPRG, yang meliputi:
  1. Penyediaan data terpilah
  2. Analisis situasi untuk menemukenali isu gender
  3. Pengintegrasian isu gender di dalam siklus perencanaan dan penganggaran

Pembahasan Best Practices Implementasi Pelaksanaan PUG sebagai Kota Layak Anak yang disampaikan oleh Purwanti, S.K.M., M.Kes., Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta dan Selfi Rawung, S.K.M., Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta . Dalam materinya, beliau menjelaskan:

  • Isu Strategis pada RPJMD Kota Surakarta Periode 2021-2026, yang mengedepankan:
  1. Tata kelola pemerintahan yang responsif, cerdas, akuntabel, dan inovatif serta mengembangkan kearifan budaya lokal
  2. Reformasi sosial dan  pembangunan sumber daya manusia yang sehat, kreatif, produktif, dan berkarakter unggul
  3. Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan
  4. Infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya dan tangguh
  • Visi dan Misi Kota Solo, serta 8 Program Prioritas Walikota Tahun 2021-2026, yaitu:
  1. Bangkit dari pandemi COVID 19
  2. Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Pembangunan
  3. Pendidikan dan Kesehatan
  4. Pariwisata dan Industri Kreatif
  5. Tata Ruang dan Infrastruktur
  6. Investasi Kebudayaan
  7. Kepemudaan dan Kesetaraan Gender
  8. Kerjasama Solo Raya
  • Gambaran Umum Kota Surakarta, dimana Kota Surakarta memiliki jumlah penduduk sekitar 578.906 jiwa dan sekitar 162.630 (28%) diantaranya merupakan anak-anak. Sementara, jumlah penduduk  miskin mencapai 48.780 jiwa (9,40%). Adapun tantangan yang dihadapi, yaitu mengenai permasalahan:
  1. Kemiskinan
  2. Stunting dan Ibu Hamil serta Kekurangan Energi Kronis (KEK)
  3. Angka Kematian Ibu melahirkan, Angka Kematian Bayi dan Balita
  4. Pernikahan usia anak/ nikah dini (KTD) ; 143 kasus
  5. Cakupan  SPM Layanan dasar
  6. Pemerlu layanan kesejahteraan sosial PPKS/PMKS: Disabilitas,
  7. Eks Napi/Napiter, rawan sosial ekonomi, Yatim Piatu karena Covid, dsb.
  • Beberapa Produk Hukum seperti Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota yang terkait dengan Komitmen Kota Surakarta dalam mengimplementasikan PUG.
  • Implementasi GESI – CSE dalam Pengelolaan Air Limbah Kota Surakarta berdasarkan hasil Musrenbang Kota Surakarta yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2018, yang menjelaskan tentang:
  1. Keterwakilan unsur perempuan diupayakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Panitia Pengarah  untuk Musrenbangkel dan Musrenbangcam dan jumlah peserta (Musrenbangkel, Musrenbangcam, Musrenbangkot, Forum PD) 
  2. Keterwakilan unsur kelompok masyarakat rentan termarginalkan berbasis wilayah diupayakan sebesar 10% dari jumlah peserta (Musrenbangkel, Musrenbangcam, Musrenbangkot, Forum PD)
  3. Delegasi Musrenbangkel ke Musrenbangcam, dan Musrenbangcam ke Musrenbangkot,  diupayakan keterwakilan perempuan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah delegasi dan keterwakilan penduduk miskin.

 

Sesi Diskusi dan Tanya Jawab

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab pada kegiatan ini, terdapat beberapa pertanyaan dan tanggapan mengenai hal-hal yang telah dijelaskan oleh para narasumber, diantaranya:

  1. Ibu Dita (BPIW)

Bagaimana kebijakan tagging di Kementerian Dalam Negeri terkait dengan penganggaran PUG?

  1. Ibu Lilla Noerhayati (Sekretariat PUG PUPR)
  1. Untuk Ibu Parulian dari Kemendagri:

Bagaimana arahan dari Kemendagri terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan kerjasama dan menerapkan regulasi yang ada di kementerian yang terkait dengan kerjasama dengan K/L untuk mengurangi isu gender pada sektor pelaksana OPD, dan bagaimana pelibatannya terhadap penyandang disabilitas, bappeda dan perguruan tinggi?

  1. Untuk Ibu Purwanti dari Dinas P3AP2KB Kota Surakarta:

Rute aman sekolah sudah sangat bagus karena memberikan rasa aman bagi anak sekolah dan untuk rest area daerah solo mohon diberikan masukan ke BUJT atau ke pengelola rest area agar menyediakan ruang asi dan taman bermain untuk anak.

Masukan untuk pasar, agar dibuatkan ruang bermain untuk anak dari pengelola pasar.

  1. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur

Pelibatan perempuan untuk pekerja proyek sudah diterapkan pada proyek infrastruktur di Palembang dan di sana sudah terdapat rumah pintar untuk anak-anak, namun karena kurangnya sosialisasi masih belum terinformasikan mengenai PUG. Bagaimana cara melaksanakan PUG bagi pekerja proyek?

Selain itu, kami juga sudah melakukan gerakan penghijauan dan kerajinan tangan pada kawasan pariwisata guna meningkatkan perekonomian masyarakt sehingga tidak hanya pembangunan fisik saja, namun kegiatan sosial dan ekonomi juga sudah dilakukan. Untuk pembangunan rumah yang berada di tepi sungai juga diberikan informasi agar rumah tidak menghadap ke sungai tetapi membelakangi sungai, sehingga mengurangi perilaku untuk membuang sampah ke sungai.

Apa kriteria yang digunakan untuk penilaian lomba antar OPD? Untuk taman cerdas, apakah juga diterbitkan standar atau pedoman untuk taman cerdas atau fasilitas ramah anak?

Jawaban:

Ibu Uli dari Kemendagri

  • Dari sisi regulasi terkait untuk penganggaran di daerah, sudah diatur dalam Permendagri nomor 81 tahun 2022 tentang penyusunan RKPD. Bahwasanya  didalam menyusun RKPD mengacu dalam beberapa indikator dan untuk penganggarannya mengacu pada peraturan menteri terkait pedoman APBD. Untuk mendukung RKPD, juga mengacu kepada Permendagri nomor 90 dimana terdapat kodefikasi program dan kegiatan sehingga secara regulasi sudah disiapkan. Harapannya, bagaimana komitmen pemerintah daerah untuk menuangkan hal itu didalam dokumen perencanaan dari mulai RPJMD sampai ke RKPD.
  • Bagaimana pemerintah daerah bisa melakukan kerjasama terkait PUG perempuan dan anak padahal disana juga terdapat penyandang disabilitas. Untuk hal ini, perlu disampaikan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak hanya dikerjakan OPD pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal yang terkait dengan penyandang disabilitas di Ditjen Bina Bangda juga terdapat unit organisasi yang menangani urusan sosial. Oleh karena itu, di RKPD harus bersinergi dengan urusan sosial dan kesehatan. Silahkan untuk bekerja sama namun tetap mengacu kepada regulasi yang ada.
  • Tidak mudah melakukan PUG, karena PUG merupakan strategi dimana perlunya merubah mindset untuk bagaimana PUG bisa dilaksanakan. Dalam hal ini. kami melihat PUG sudah diakomodir di RPJMD untuk PUG sudah ada komitmen penganggaran namun masih sangat kecil.
  • Untuk keterkaitan dengan keterlibatan pemuda dalam PUG ini memang sangat diharapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, antara Kemendagri dan Bappenas untuk menangani hal tersebut. Harapannya, agar kedepan sinergi antar pusat dan daerah menjadi lebih maksimal dalam pelaksanaan PUG.

 

Ibu Purwanti

  • Untuk anggaran khusus, kode rekening yang sudah ditetapkan dalam permendagri disesuaikan dengan klasifikasi PUG yang berdiri sendiri sebagai sebuah program di dinas maupun di perangkat daerah yang secara khusus anggarannya terkait dengan PUG.
  • Terkait dengan prioritas, perlu dilihat dari RPJMD bahwa kepemudaan dan kesetaraan gender itu menjadi salah satu dari 8 prioritas yang ada di pemerintah kota Solo. Hal tersebut dilakukan pembahsan didalam desk anggaran pada saat penyusunan rencana kerja anggaran oleh Bappeda terutama oleh POKJA PUG, dan hal tersebut menjadi bagian yang ditanyakan di setiap perangkat daerah.
  • Berkaitan dengan taman bermain anak dan Ruang ASI pada rest area jalan tol, perlu dikoordinasikan dengan Provinsi. Sementara, untuk ruang bermain anak di pasar perlu dikoordinasikan dengan dinas perdagangan.
  • Terkait dengan isu kepemudaan, di Kota Solo telah memiliki Forum Anak sebagai pemuda penggerak yang nantinya diarahkan menjadi katalisator/fasilitator untuk semua pembangunan dari tatanan prencanaan, musrenbang di tingkat wilayah. Karena pemuda jangan hanya dijadikan objek namun juga dijadikan sebagai subjek pelibatan pemuda.
  • Kota Surakarta memiliki 16 taman cerdas, dimana taman cerdas tersebut merupakan aset milik kelurahan. Namun untuk pemanfaatannya diserahkan kepada lembaga-lembaga sekolah seperti PAUD, TK, SD yang ada di wilayah tersebut. Setiap kelurahan disediakan sarana gamelan yang dapat digunakan oleh anak-anak sebagai sarana untuk menumbuhkan bakat seni dan tari.
  • Untuk kriteria lomba, yang menjadi kriteria penilaian dilihat mulai dari aspek perencanaan hingga evaluasi,
  • Di PUG itu terdapat aspek perencanaan sampai evaluasi yang menjadi penilaian, salah satunya adalah analisis anggaran apakah diperangkat daerah itu melakukan analisis GAP terkait dengan PPRG. Kemudian bentuk-bentuk implementasi PUG dari perangkat daerah itu apa saja dan juga besarnya anggaran termasuk juga inovasi-inovasi dan juga pemberdayaan masyarakat. Sementara, untuk taman cerdas perlu disesuaikan dengan standar Peraturan Menteri yang ada, namun juga perlu melihat kondisi lokasi eksisting.

Pembahasan mengenai Pedoman PUG Kementerian PUPR oleh Ir. Lilla Noerhayati, Tenaga Ahli dari Sekretariat PUG PUPR. Dalam pembahasan ini beliau menjelaskan tentang:

  • Tantangan yang dihadapi oleh Kementerian PUPR dalam upaya percepatan pelaksaksanaan PUG, diantaranya:
  1. Belum adanya Pedoman Umum bagi pelaksanaan PUG secara menyeluruh di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  2. Perlu pembaharuan/review produk-produk pengaturan agar lebih responsif gender sesuai dengan perkembangan;
  3. Belum optimalnya proses internalisasi pelembagaan/institusionalisasi PUG di dalam penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  4. Kurangnya eksternalisasi/sosialisasi pada mitra kerja (konsultan, kontraktor, Badan Usaha, organisasi kemasyarakatan, Perguruan Tinggi) dan Pemerintah Daerah tentang PUG-PUPR;
  5. Belum optimalnya pengintegrasian aspek PUG ke dalam tugas dan fungsi (tusi) bidang perencanaan di masing-masing unit organisasi. Kegiatan PUG masih sering dipandang sebagai bagian yang terpisah dan belum terintegrasi secara penuh ke dalam tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi; Visi Indonesia 2045 “INDONESIA MAJU”
  6. Belum optimalnya peran Kelompok Kerja/Pokja PUG di masing-masing unit organisasi.
  7. Kurang berfungsinya Focal Point di masing-masing unit organisasi untuk menjalankan fungsi PUG di internal dan external Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  8. Mutasi pegawai yang menjadi anggota Tim/Pokja PUG dalam banyak hal sering kali menyebabkan terjadinya kesenjangan pelaksanaan PUG
  9. Semakin kritisnya masyarakat atas pemenuhan haknya pada layanan dasar kehidupan, terutama bagi kelompok lansia dan penyandang disabilitas;
  10. Belum optimalnya kerjasama Kementerian PUPR dengan Pemerintah Daerah – organisasi masyarakat dalam implementasi pelaksanaan gender infrastruktur PUPR;
  11. Kurang optimalnya pelibatan Perguruan Tinggi (Pusat Studi Gender/Wanita), Mahasiswa dan NGO untuk penyusunan kajian/studi terkait aspek gender dan pelaksanaan PUG (pendampingan masyarakat) di daerah;
  12. Adanya asumsi dari pihak eksternal tentang tuntutan 30% SDM perempuan pada kedudukan Eselon I/II, sementara belum dapat terpenuhi mengingat proses pengangkatannya sudah melalui uji kompetensi;
  13. Perlunya peningkatan inovasi dan monev pelaksanaan PUG PUPR.
  14. Perlunya peningkatan Auditor dalam memahami isu gender infrastruktur PUPR

Pembahasan mengenai isu gender di masing-masing Unit Organisasi yang disesuaikan dengan kondisi eksisting di masing-masing unit organisasi.

hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

  1. Kota Surakarta layak memperoleh predikat sebagai Kota Layak Anak Kategori Utama selama 5 (lima) kali berturut-turut dalam kurun periode 2017-2022 beserta penghargaan lainnya. Pencapaian tersebut tak lepas dari berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta yang memiliki 16 taman cerdas, dimana taman cerdas tersebut merupakan aset milik kelurahan. Namun untuk pemanfaatannya diserahkan kepada lembaga-lembaga sekolah seperti PAUD, TK, SD yang ada di wilayah tersebut. Setiap kelurahan disediakan sarana gamelan yang dapat digunakan oleh anak-anak sebagai sarana untuk menumbuhkan bakat seni dan tari.
  2. Rancangan Keputusan Menteri PUPR tentang Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian PUPR serta Surat Edaran Menteri PUPR tentang Ruang Air Susu Ibu (ASI) di Kementerian PUPR telah mendapat masukan yang komprehensif dari masing-masing unit organisasi.
  3. Pemutakhiran terhadap isu gender dari masing-masing unit organisasi pada Rancangan Pedoman Pelaksanaan PUG telah dilakukan, namun masih terdapat unit organisasi yang belum menyampaikan isu gendernya, yaitu Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Sementara untuk tindak lanjut yang perlu segera dilakukan, antara lain:

  1. Rancangan Keputusan Menteri PUPR tentang Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian PUPR serta Surat Edaran Menteri PUPR tentang Ruang Air Susu Ibu (ASI) di Kementerian PUPR yang sudah disusun perlu segera dilakukan pembahasan dengan Biro Hukum secara intensif agar dapat segera dilakukan proses legalisasinya.
  2. Melakukan tindak lanjut kepada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk segera menyampaikan pemutakhiran isu gender pada Rancangan Pedoman Pelaksanaan PUG agar dapat segera dilakukan konsultasi dengan Biro Hukum untuk mekanisme proses legalisasinya.