Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Kementerian PUPR TA 2023


Implementasi salah satu rangkaian penyusunan RKA-K/L yang tertuang dalam Perdirjen Anggaran Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, serta penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kementerian PUPR sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR No. 1764/KPTS/M/2020 tentang Roadmap Pelaksanaan PUG PUPR Tahun 2020- 2024;

Peningkatan pemahaman terhadap mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender kepada pegawai yang baru terlibat dalam PUG guna merespon mutasi pegawai yang cukup tinggi; dan

Mengidentifikasi isu kesenjangan gender dalam kegiatan penyelenggaraan infrastruktur bidang PUPR tahun anggaran 2023 serta melengkapi salah satu persyaratan dalam penilaian dan menjaga konsistensi sebagai predikat mentor dalam penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Sistem Penganggaran (Kementerian Keuangan) dan Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi (KPPPA) sebagai narasumber, serta peserta yang berasal dari seluruh unit organisasi di Kementerian PUPR. Kegiatan ini dibagi menjadi 2 (dua) sesi pembahasan, yaitu (1) sesi diskusi panel pembahasan mengenai regulasi anggaran responsif gender dalam penyusunan RKAKL, pengembangan indikator evaluasi penyelenggaraan serta (2) penyusunan dan pemaparan GAP dan GBS masing-masing unit organisasi yang didampingi oleh KPPPA dan Tim Sekretariat Gender Kementerian PUPR. Risalah dari pembahasan tersebut, antara lain: Narasumber dari Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa data tagging ARG secara konsisten berada dalam kisaran Rp50-60 triliun per tahun. Perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana konsistensi nilai tersebut berbanding lurus dengan uraian kegiatan yang relevan dengan isu-isu gender serta pelaksanaan reviu secara reguler terhadap kegiatan yang di-tagging sebagai ARG.

Kementerian PP dan PA menjelaskan pengembangan indikator tahapan PUG menjadi 7 (tujuh tahapan), yaitu (1) perencanaan, (2) penganggaran, (3) pelaksanaan, (4) pemantauan, (5) evaluasi, (6) pelaporan, dan (7) pengawasan. Ke depannya, penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) akan difokuskan pada tahapan evaluasi, pelaporan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Selain itu, juga disampaikan apresiasi terhadap capaian pelaksanaan PUG Kementerian PUPR yaitu Telah memperoleh predikat Mentor dalam penghargaan APE selama 4 (empat) kali berturut-turut, Menjadi satu dari 17 K/L yang konsisten melakukan tagging ARG sejak tahun 2018, Penyumbang nilai tagging ARG terbesar pertama pada periode TA 2019 dan 2020, serta penyumbang terbesar kedua pada TA 2021 dan 2022 setelah Kementerian Sosial, Penyumbang volume kegiatan/oUfpU/ yang di-tagging ARG terbanyak sejak tahun 2019 hingga saat ini, Menjadi rujukan percontohan dan pembelajaran PUG, baik untuk K/L lain maupun untuk kerja sama internasional.

Dalam sistem informasi KRISNA Renja 2023, telah dilakukan tagging Anggaran Responsif Gender (ARG) pada 124 Rincian Output (RO) yang tersebar di seluruh unit organisasi di Kementerian PUPR dengan nilai anggaran sebesar Rp26,6 triliun. Anggaran tersebut masih dimungkinkan untuk dilakukan pemutakhiran ke depannya saat pelaksanaan anggaran di tahun 2023 jika dinilai masih terdapat kegiatan responsif gender yang belum dilakukan tagging dalam KRISNA Renja 2023 saat ini.

Sebagai tindak lanjut, dokumen GAP dan GBS TA 2023 yang telah disusun oleh masing- masing unit organisasi akan ditandatangan oleh penanggung jawab kegiatan (Pejabat Eselon II) dan disampaikan kepada kami sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kementerian PUPR, serta bahan penilaian APE oleh KPPPA yang rencananya akan dilaksanakan tahun 2023.