Monitoring dan Evaluasi PPRG PHJD Provinsi Sumatera Barat


Provinsi Sumatera Barat

KSPN Mandeh berada di Kabuaten Pesisir Selatan, dimana akses menuju kesana melalui jalan Provinsi

  1. Paket pekerjaan yang dilakukan untuk PHJD meliputi 4 ruas jalan dengan panjang total 103 km, panjang ruas jalan untuk penanganan berkala sepanjang 2,2 km, Rekonstruksi jalan sepanjang 262 meter serta pemeliharaan rutin sepanjang 100,54 km. Pekerjaan dilaksanakan secara kontraktual.
  2. Sosialisasi tentang gender, PUG dilakukan oleh FLLAJ, sedangkan pelatihan PPRG dilakukan oleh Dinas PPKB.
  3. Penyusunan Panduan Monev PPRG  dan sosialisinya, dilakukan oleh  Dinas PUPR dan Dinas PPKB, FLLAJ Sosialisasi kepada masyarakat lokal untuk ikut terlibat sebagai tenaga tidak terampil yang tidak membutuhkan keahlian sudah dilakukan, dimana pesertanya adalah laki-laki 35% dan perempuan 60%, lansia,disabilitas 5%. Sosialisasi dilakukan di Kantor Kecamatan dan melalui website sebagai upaya memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.
  4. Terdapat pekerjaan untuk pemberdayaan masyarakat berupa marka, trotoar, ZOSS yang dilakukan tenaga tidak terampil dan tidak bersertifikat. Pekerja perempuan memperoleh besaran upah yang sama dengan pekerja laki-laki.
  5. Dalam melaksanakan PPRG, sudah ada Tim Penggerak PPRG dan focal point Provinsi Sumatera Barat didukung dengan SK Gubernur dan setiap tahunnya menyusun PPRG untuk kegiatan prioritas yang dibahas dengan Tim Penggerak (Bappeda, Inspektorat, BPKD, dan DP3A) dan OPD terkait lainnya. Pelaksanaan uji coba (piloting) PPRG telah dilaksanakan di Bukit Tinggi. Upaya untuk evaluasi pelaksanaan PUG dilaksanakan di 19 Kabupaten guna mendukung pencapaian IPG dan IDG Nasional.
  6. Untuk penyusunuan PPRG  dilakukan oleh masing-masing OPD,. Pelatihan penyusunan PPRG sudah diberikan pada 3 orang dari Dinas DP3AP2KB dan 1 orang pada masing-masing OPD. Saat ini penyusunan PPRG pada  kegiatan PHJD ini belum dilakukan. Contoh penyusunan PPRG untuk kegiatan penyelenggaraan jalan /Rehabilitasi/pemeliharaan  sudah kami sampaikan.
  7. SDM perempuan yang menduduki jabatan Eselon II di Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mencapai 20%, sementara untuk jabatan Eselon III, 7 dari 13 posisi diduduki oleh perempuan.
  8. Adanya kearifan lokal budaya setempat (Matrilineal) yang dianggap bahwa kaum perempuan disana harus dijaga dan dihargai, sehingga untuk pekerjaan yang sifatnya lapangan jarang ditemui. Namun di beberapa lokasi tertentu (kabupaten) sudah terdapat adanya kegiatan pemberdayaan dan partisipasi perempuan sebagai upaya untuk peningkatan ekonomi.

 

Kabupaten Pesisir Selatan

  1. Dalam pelaksanaan PPRG, sudah ada Tim Penggerak PPRG Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 445/150/KPTS/BPT-PS/2022 tentang Pembentukan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Tahun 2022. Ketuanya adalah Bupati Pesisir Selatan, Wakil Ketuanya Kepala Badan Perencanaan Daerah , Penelitian dan Pengembangan,  Pengarahnya Sekretaris Daerah, dan Anggotanya. A.l Ka Dinas PPPA
  2. Dokumen PPRG PHJD Kabupaten Pesisir Selatan belum dibuat dan belum adanya pelatihan dan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan keterbatasan anggaran. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Sosial yang memiliki peran dalam pendampingan serta pelatihan untuk pelaksanaan PUG dan penyusunan PPRG tidak memperoleh dana insentif sehingga implementasinya kurang optimalkarena dianggap belum adanya insentif untuk instansi tersebut. Kami sampaikan bahwa dalam Project Manual Management (PMM) PHJD, disebutkan bahwa untuk dana insentif sebesar 10% yang diberikan kepada institusi Dinas PU, Bappeda, Dinas Perhubungan (FLLAJ), Dinas Pariwisata, UKPBJ dan OPD terkait lainnya. Sementara, untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Sosial yang memiliki peran dalam pendampingan serta pelatihan untuk pelaksanaan PUG dan penyusunan PPRG tidak memperoleh dana insentif sehingga implementasinya kurang optimal.
  3. Pemeberdayaan perempuan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan sudah dilakukan untuk pekerjaan pengendalian tanaman, revitalisasi drainase, dan menyapu jalanan. Sisi positif dari pekerjaan yang dilakukan oleh kaum perempuan adalah hasil pekerjaan yang lebih bersih dan rapi. Pekerja perempuan memperoleh besaran upah yang sama dengan pekerja laki-laki.