Dirjen Perumahan Resmikan Rusun MBR di Kota Gorontalo


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan akan berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Gorontalo untuk mendorong pembangunan rumah susun (Rusun) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Adanya Rusun tersebut selain menjadi hunian yang layak bagi masyarakat juga bisa menata kawasan kumuh agar lebih tertata sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada.

"Kami mengajak Pemkot Gorontalo untuk mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya MBR agar mereka bisa tinggal di Rusun," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid saat meninjau Rusun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Buliide di Gorontalo, Sabtu (2/10/2021).

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, Walikota Gorontalo, Marten A Taha, Ketua DPRD, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sulawesi I, Recky Walter Lahope didampingi Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo, Alwi Mahdali dan Pejabat Pembuat Komitmen Rusun dan Rumah Khusus Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo, Faharudin, Forkopimda Kota Gorontalo, Kepala Dinas di Kota Gorontalo dan penghuni Rusun.

Pada kegiatan tersbeut juga dilaksanakan Penandatanganan Prasasti Peresmian dan Surat Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR kepada Pemerintah Kota Gorontalo. Prosesi Peresmian Rusun juga ditandai dengan pengguntingan pita dan peninjauan lapangan.  Dirjen Perumahan juga melakukan dialog dengan sejumlah penghuni terkait fasilitas yang ada.

Menurut Khalawi, manfaat Rusun adalah untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat mengingat semakin terbatasnya lahan yang ada untuk perumahan. Selain itu, Rusun yang dibangun Kementerian PUPR saat ini telah dilengkapi berbagai fasilitas seperti meubelair serta ruangan yang memadai.

"Kami berharap masyarakat yang tinggal di Rusun MBR Buliide di Gorontalo ini bisa betah tinggal di sini karena fasilitasnya telah lengkap," katanya.

Ke depan, imbuh Khalawi, pihaknya juga tengah melakukan sinergi program perumahan dengan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Untuk itu, pihaknya meminta Pemkot Gotontalo untuk mendata kawasan-kawasan mana saja yang layak untuk mendapatkan bantuan perumahan dari Kementerian PUPR.

"Selain Rusun kami juga memiliki Program BSPS atau bedah rumah yang juga bermanfaat bagi masyarakat. Jadi ke depan Pemda harus memiliki data kebutuhan rumah dan kawasan yang layak mendapatkan bantuan," tandasnya.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sulawesi I, Recky Walter Lahope didampingi Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo, Alwi Mahdali menerangkan, Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Buliide di Kota Gorontalo dibangun di Jalan Uskap, Kelurahan Buliide, Kota Gorontalo.

Rusun tersebut dibangun oleh Kontraktor Pelaksana PT. Imizaki Jasana Gowata dan Manajemen Konsultan PT. Yodya Karya Persero. Total anggaran APBN senilai Rp 26,57 Miliar.

Spesifikasi bangunan terdiri dari satu tower setinggi empat lantai dengan jumlah unit hunian sebanyak 90 unit tipe 24.

Walikota Gorontalo, Marten A Taha mengungkapkan, pihaknya mengucapkan terimakasih atas bantuan Rusun dari  Kementerian PUPR. Ke depan pihaknya juga mengajukan usulan tambahan Rusun lagi untuk masyarakat.

"Kami telah menyiapkan lahan seluas 3,2 hektar lahan Pemda lengkap dengan sertifikatnya untuk lokasi pembangunan Rusun. Sebab dari data yang kami miliki kebutuhan hunian masyarakat atau backlog perumahan di Kota Gorontalo masih sekitar 21.541 unit rumah," harapnya.

(BALAI P2P SULAWESI I/ BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK DITJEN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR)