Penyelenggaraan Kegiatan Penyusunan GAP dan GBS TA 2022


Penyusunan GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement) Kementerian PUPR TA 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 8-9 November 2021 di Tangerang, Banten, bersama ini dengan hormat disampaikan hasil penyelenggaraan kegiatan dimaksud,antara lain:

1. Pertemuan ini dibuka oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan dihadiri oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala, Kepala Biro PBMN, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga (KPAPO) Kementerian PPN/Bappenas, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), perwakilan dari Dit. Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi Kementerian PP dan PA, serta Unit Organisasi eselon I di lingkungan Kementerian PUPR.

2.Menindaklanjuti arahan Menteri dalam merespon surat dari KPAI Nomor 946/Sekrt-KPAI/09/ 2021 tanggal 7 September 2021 perihal Rekomendasi Hasil Pengawasan Perlindungan Anak Berbasis Aplikasi SIMEP PA. Beberapa hal yang menjadi catatan untuk ditindaklanjuti atas rekomendasi tersebut, antara lain:

A. Identifikasi Peraturan dan Regulasi terkait penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kementerian PUPR yang masih belum terinformasikan secara lengkap dan beberapa diantaranya perlu dilakukan pembaruan,

B.Penyusunan Program/Kegiatan yang berupa gerakan yang sifatnya inovatif yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak bidang PUPR, serta kesiapan SDM yang memadai dalam pengelolaan unit perlindungan anak di Kementerian PUPR.

3. Dalam pertemuan ini dibagi menjadi 2 (dua) sesi pembahasan, yaitu pembahasan mengenai kebijakan, strategi, capaian, dan rekomedasi PUG dari Kementerian/Lembaga terkait dan penyusunan GAP GBS serta pemaparan dari GAP GBS masing-masing unit organisasi. Risalah dari pembahasan tersebut, antara lain:

A. Direktur KPAPO Bappenas menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR atas pencapaian yang sangat baik dalam implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG). Kementerian PUPR menempati peringkat ke-2 setelah Kementerian Sosial dalam hal tagging anggaran tematik gender. Selain itu, terdapat beberapa catatan untuk kegiatan Kementerian PUPR TA 2022 yang terkait dengan gender, yaitu:

- Sektor perumahan, melalui peningkatan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni

- Sektor air minum, melalui peningkatan ketersediaan akses air minum jaringan perpipaan yang difokuskan pada optimalisasi kapasitas SPAM yang sudah terpasang, penyediaan akses air minum untuk daerah kepulauan, kawasan perbatasan, daerah rawan air dan daerah prioritas nasional lainnya. Selain itu, perlu upaya percepatan penyediaan akses air minum aman dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah daerah serta penyelenggara air minum dan sanitasi, baik dari sisi perencanaan, teknis, dan strategi pendanaan. - - - Sektor sanitasi, melalui upaya pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pengembangan SIstem Pengelolaan Sampah serta Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi untuk mewujudkan penyelenggaraan sanitasi yang layak.

B. Wakil Ketua Komisi KPAI menyampaikan beberapa rekomendasi terkait penyelenggaraan infrastruktur yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak, seperti regulasi atau peraturan yang berfungsi sebagai peringatan, pencegahan, keamanan dan keselamatan untuk anak-anak dalam pemanfaatan infrastruktur. Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana seperti ruang menyusui, toilet keluarga (toilet ramah anak sesuai ukuran), Railing dan anak tangga yang ramah anak serta ruang bermain yang sesuai dengan standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA).

C. Direktorat Alokasi Pendanan Pembangunan menyampaikan tentang mekanisme tagging tematik anggaran, penjelasan struktur data Renja K/L, serta teknis alur kerja perubahan renja dan teknis perubahan renja di KRISNA.

D. Kementerian PP dan PA menyampaikan tentang beberapa capaian PUG Kementerian PUPR diantaranya memperoleh Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Mentor selama 4 kali berturut-turut dan merupakan K/L penyumbang volume tagging ARG terbanyak sejak tahun 2019 dan menjadi K/L rujukan dan percontohan PUG baik untuk K/L lain maupun untuk kerja sama internasional. Sebagai gambaran untuk pelaksanaan APE tahun 2022, akan lebih menitikberatkan pada implementasi PUG yang bersifat inovatif dan saat ini sedang dilakukan kajian di lingkup internal Kementerian PP dan PA.

E. Unit Organisasi yang melakukan paparan mengenai GAP dan GBS, antara lain: No Unit Organisasi Program/Kegiatan Catatan 1 Ditjen SDA Program: Ketahanan SDA Kegiatan: Pengembangan Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya Isu kesenjangan gendernya adalah sarana dan prasarana umum di sekitar bendungan atau bangunan penampung air lainnya yang belum responsif gender, sehingga untuk rencana aksinya perlu direviu ruang publik yang responsif gender yang disesuaikan dengan pemenuhan kemudahan prasyarat bangunan gedung 2 Ditjen Bina Marga Program: Penyelenggaraan Jalan Kegiatan: Pengembangan Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya Kegiatan padat karya untuk preservasi jalan memiliki isu kesenjangan gender yang terdapat pada kegiatan pemeliharaan rutin yang membutuhkan tenaga lokal dalam jumlah besar namun tidak memerlukan keahlian khusus dan untuk indikator manfaat dapat membuka peluang kerja serta kesempatan untuk mendapatkan upah yang sama 3 Ditjen Cipta Karya Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan: Penyelenggaraan Sanitasi Layak Perlunya menyusun atau mereviu pedoman teknis Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) Berbasis Masyarakat dengan memasukkan aspek gender kedalam pedoman tersebut. 4 Ditjen Perumahan Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan: Penyediaan Akses Rumah Layak Huni Untuk kegiatan Penyediaan Akses Rumah Layak Huni, data pembuka wawasan perlu ditambahkan penjelasan untuk 1,5 juta unit dapat melingkupi berapa jumlah KK yang masih menempati rumah tidak layak huni. 5 Ditjen Pembiayan Infrastruktur PUPR Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan: Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan Perlu dijelaskan mengenai pencapaian target di tahun 2022 bagi jumlah atau persentase MBR berpenghasilan tidak tetap untuk memiliki hunian yang layak Perlu dibedakan isu kesenjangan gender antara MBR berpenghasilan tetap dan MBR berpenghasilan tidak tetap pada indikator akses 6 Ditjen Bina Konstruksi Program: Pendidikan Pelatihan Vokasi Dukungan Manajemen Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Perlu ditekankan pada data pembuka wawasan bisa digunakan untuk jangka waktu 5 tahun kedepan yang dapat dituangkan kedalam roadmap untuk jumlah tenaga SDM vokasional bidang konstruksi yang terlatih. Rencana aksi yang dilakukan (1) Penyelarasan Kurikulum (perlu dicek kembali apakah perlu dilakukan atau tidak, namun jika tidak maka masuk sebagai isu gender), (2) Melakukan sertifikasi SDM Vokasional. Sementara untuk kegiatan dukungan manajemen, kegiatannya adalah pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi kegiatan Padat Karya (KOTAKU, BSPS, PISEW, dll) yang juga bisa dimasukkan kedalam roadmap sehingga bisa diketahui lokasi mana saja yang sudah disasar dan lokasi yang belum. Indikator aspek manfaat meningkatkan peluang kerja dan pendapatan dari tenaga kerja yang sudah tersertifikasi (isu tenaga terampil dan tidak terampil, tenaga lapas binaan, dan MBR) 7 BPIW Program: Dukungan Manajemen Kegiatan: Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tujuan untuk Program/Kegiatan TA 2022 perlu lebih dikhususkan atau disederhanakan agar pencapaiannya lebih mudah. Kelompok masyarakat yang dilibatkan dalam pembahasan midterm review Renstra PUPR perlu lebih dikhususkan Perlu penajaman isu-isu gender dari masing-masing unit organisasi sebagai masukan untuk renstra 8 Inspektorat Jenderal Program: Dukungan Manajemen Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur bidang PUPR Perlu dukungan sosialisasi dan pembekalan bagi para auditor secara berkesinambungan untuk melakukan movev pengawasan gender, PUG dan PPRG yang dituangkan dalam 1 (satu) GBS