LANDASAN HUKUM

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 1515 / KPTS/M/2020

PEMBENTUKAN TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Menimbang :   

a. bahwa untuk menindaklanjuti intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 473/KPTS/Mn/2015 tentang Pembentukan Tim Pengarusutamaana Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pressiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdapat perubahan tugas, fungsi, nomenklatur sehingga perlu adanya penyeseuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

 

Mengigat  :  

1. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);

3. Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Menteri  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

5. Peraturan Menteri  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554);

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan  :  KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTKAN TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Membentuk Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Tim OUG-PUPR, dengan susunan keanggotaan dan alur tata kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA  :  Tim PUG-PUPR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas : a. Tim pengarah, b. Tim Pelaksana;dan c. Sekretariat.

KETIGA  :  Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b terdiri atas Kelompok Kerja I, II, III ,IV, V,VI, VII, VIII, IX, dan X yang akan ditetapkan oleh masing-masing Pimpinan tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEEMPAT :  Tim PUG-PUPR sebagaimana dimaksud dalam DIktum KETIGA memiliki tugas sebagai berikut : 

1. Tim Pengarah 

  a. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program pengarusutamaan gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

  b. melakukan pengenfalian pada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program pengarusutamaan gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;dan

  c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim PUG-PUPR kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Tim Pelaksana:

 1. memberikan arahan kepada Kelompok kerja dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program/kegiatan bidakng Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat yang responsif gender di masing-masing Unit Eselon I;

 2. merumuskan kebijakan dan strategi bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang responsif gender di masing-masing Unit Eselon I;dan 

 3. melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender aik internal di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun eksternal dengan Kementerian/Lembaga lainnya.

3. Tim Sekretariat:

1. mendukung dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan tim Pelaksana;

2. mendukun pelaksanaan kehumasan;

3. mendukung pendokumentasian hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim pelaksana;dan

4. menyusun laporan gender di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Tim Pelaksana.

 

KELIMA : Tim PUG-PUPR memiliki wewenang sebagai berikut:

1. mengakses semua data yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas, pemantauan, dan evaluasi pengarusutamaan gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;dan

2. dapat meminta penjelasan kepada seluruh Kelompok kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka mendapatkan informasi yang didibutuhkan berkaitan dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender.

KEENAM : Kelompok Kerja sebgaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki tugas sebagi berikut:

a. kelompok kerja I (Sekretariat Jenderal):

1. Menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) di lingkungan Sekretariat Jenderal;

2. melaksanakan Program dan kegiatan yang responsif gender di lingkungan Sekretarian jenderal;

3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang responsif gender di lingkungan Sekretariat jenderal.

b. Kelompok kerja II:

1. Menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Sub Bidang Sumber Daya Air;

2. melaksanakan Program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Sumber Daya Air;dan

3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Sumber Daya Air.

c. Kelompok III:

1. Menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Sub Bidang Bina Marga;

2. melaksanakan Program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Bina Marga;dan

3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Bina Marga.

d. kelompok IV:

1. Menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Sub Bidang Cipta Karya;

2. melaksanakan Program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Cipta Karya;dan

3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Cipta Karya.

e.Kelompok V:

1. Menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Sub Bidang perumahan;

2. melaksanakan Program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Perumahan;dan

3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Perumahan.

f. kelompok kerja VI:

1. Menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Sub Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

2. melaksanakan Program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;dan

3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

g. kelompok kerja VII:

1. Menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Sub Bidang Bina Konstruksi;

2. melaksanakan Program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Bina Konstruksi;dan

3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Bina Konstruksi.

h. Kelompok Kerja VIII:

1. Menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Sub  Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;

2. melaksanakan Program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;dan

3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang  Pengembangan Sumber Daya Manusia

i. kelompok Kerja IX: 

1. Menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah;

2. melaksanakan Program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah;dan

3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

j. Kelompok kerja X: 

1. Menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Sub Bidang Inspektorat;

2. melaksanakan Program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Inspektorat;dan

3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Inspektorat.

4. melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasiprogram dan kegiatan responsif gender di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KETUJUH :  masa Kerja Tim PUG-PUPR ditetapkan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan januari 2020 sampai dengan Desember 2020.

KEDELAPAN : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada naggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan menteri ini mulai berlaku, keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Nomor 473/KPTS/Mn/2015 tentang pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumumahan Rakyat serta Perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggan di tetapkan .

 

 

Ditetapkan di jakarta 

Pada tanggal : 19 Oktober 2020