Kementerian PUPR Tata Ulang Kawasan Kumuh Bungkutoko dan Petoaha Jadi Kawasan Wisata Waterfront City Yang Menarik

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  telah menyelesaikan penataan kawasan kumuh Bungkutoko dan Petoaha di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (NSUP) yang berada di pesisir pantai tersebut menjadi destinasi wisata baru kebanggaan masyarakat Kota Kendari dengan konsep waterfront city untuk wisata air.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, penataan kawasan tepi sungai tidak hanya memperbaiki fisik infrastrukturnya, tapi juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungannya. Hal ini dimungkinkan karena perencanaan dilakukan bersama dengan Pemerintah Kota dan masyarakat. "Untuk pemanfaatan selanjutnya tinggal bagaimana peran Pemkot untuk pemberdayaan masyarakatnya sehingga dapat mengembangkan potensi kawasan tersebut," ujarnya. 

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae dalam kunjungannya didampingi Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mennyampaikan terima kasih kepada Kementerian PUPR yang begitu perhatian terhadap proyek-proyek padat karya yang mengubah kekumuhan menjadi keindahan. 

"Program-program seperti ini menjadi harapan masyarakat karena dampaknya langsung dirasakan. Saya berharap selanjutnya ini dipelihara dengan baik, terutama bagi Pemerintah Kota setelah dilakukan serah terima aset. Satu catatan supaya drainasenya diperbaiki agar tidak terjadi genangan di saat hujan," kata Ridwan. 

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan, kawasan yang kini dikenal dengan nama Kendari Waterfront City tersebut telah menjadi destinasi wisata baru yang tidak hanya dinikmati oleh warga Kota Kendari. "Warga dari kota/kabupaten lain di Sultra juga dapat berkunjung karena aksesnya sudah lebih mudah sejak adanya Jembatan Teluk Kendari," ujarnya. 

Endra menyatakan untuk selanjutnya paling penting adalah terkait pemeliharaan. Karena menurutnya ruang publik ini harus bersih, nyaman, dan rindang. "Untuk itu harus disediakan tempat sampah yang memadai di setiap sudutnya agar pengunjung tidak membuang sampah sembarangan dan juga tempatkan petugas kebersihan," pesannya. 

Selama masa Pandemi COVID-19, penataan kawasan kumuh Kawasan Bungkutoko dan Kawasan Petoaha dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Pengalihan pola dari kontraktual menjadi PKT bertujuan untuk mendukung mitigasi dampak Pandemi COVID-19, utamanya adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong daya beli masyarakat.

Penataan kawasan kumuh Bungkutoko dan Petoaha mencakup lahan seluas 31 hektar dengan anggaran APBN sebesar Rp 39,6 miliar. Pelaksanaannya terbagi menjadi 2 yakni untuk Kawasan Bungkutoko dilakukan kontraktor PT. Karya Syarnis Pratama senilai Rp 23 miliar. Sedangkan penataan Kawasan Petoaha dilakukan kontraktor PT. Indopenta Bumi Permai dengan anggaran sebesar Rp 16,6 miliar.

Untuk pekerjaannya sendiri dilakukan kegiatan berupa penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembangunan jalan lingkungan sepanjang 245 meter, pembangunan Water Front City  sepanjang 697,16 meter, drainase, dan jalan titian kramba sepanjang 320 meter. Selanjutnya juga dibangun Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS 3R), duiker plat, tambatan perahu, 4 unit tempat duduk, dan jalan paving block.

Nurjannah (43) salah seorang warga setempat mengaku sangat senang dengan ditatanya kawasan tersebut yang kini menjadi lebih indah. "Jadi banyak orang yang datang untuk melihat-lihat berwisata, apalagi akses mudah ada Jembatan Teluk Kendari. Kami warga jadi bisa membuka usaha kecil-kecilan, harapannya ke depan bisa disediakan ruang untuk menjadi sentra kuliner," ucapnya. 

Turut hadir dalam tinjauan tersebut Direktur Bendungan dan Danau Kementerian PUPR Airlangga Mardjono, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sultra Yohanis Tulak Todingrara, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari Haeruddin C. Maddi, dan Kepala Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sultra Syaiful Rijal. (Jay)