Kementerian PUPR Percepat Pembangunan Huntap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana di NTT

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan berbagai upaya dalam masa pemulihan kerusakan pascabencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Saat ini tengah dilakukan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) di Kabupaten Lembata dan Kabupaten Flores Timur. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan huntap bagi korban bencana Siklon Tropis Seroja di provinsi itu, April 2021 lalu.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sesuai instruksi Presiden saat ini tengah dilakukan pembangunan huntap di Kabupaten Lembata sebanyak 700 unit dan di Adonara, Kabupaten Flores Timur sebanyak 300 unit. ”Progres konstruksinya saat ini telah mencapai 27,6% di Kabupaten Lembata dan 20,5% di Kabupaten Flores Timur, dan PUPR terus berupaya untuk menyelesaikan pembangunan huntap ini agar masyarakat bisa segera menikmatinya,” terang Menteri Basuki.

"Kita membangun huntap ini dengan pendekatan build back better and safer, tidak sekadar membangun kembali, tetapi membangun lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya,” tutup Menteri Basuki.

Pembangunan huntap oleh Kementerian PUPR bagi para korban dilakukan dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). RISHA adalah teknologi konstruksi knock down yang dapat dibangun dengan waktu cepat dengan menggunakan bahan beton bertulang pada struktur utamanya.

Ketua Satgas Penanganan Bencana Kementerian PUPR di NTT dan NTB  Widiarto mengatakan, Huntap yang dibangun memiliki tipe 36 dengan luas tanah 108 M2 dan dilengkapi prasarana dasar permukiman antara lain jaringan air bersih, jaringan sanitasi, jalan lingkungan, saluran drainase, dan fasilitas umum lainnya, Panel RISHA menggunakan Stok yang berasal dari Makasar, Lombok, Surabaya, dan Bandung. Ditargetkan pembangunan rumah dan seluruh prasarana pendukungnya ini dapat diselesaikan dalam tahun ini.

Di samping 2 lokasi tersebut diatas, sesuai usulan dari para Kepala Daerah setempat kepada Menteri PUPR, juga dilaksanakan program relokasi permukiman di Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Alor, dan Kab. Sumba Timur, sehingga Total di NTT ada 1.922 Unit yang sudah diverifikasi dan akan dibangun.

Saat ini sedang dilakukan proses land clearing di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur. Sementara Kabupaten Rote Ndao tidak dapat ditindaklanjuti karena masyarakat yang berprofesi nelayan tidak ingin direlokasi.

Pelaksanaan Konstruksi dilakukan BUMN Karya PT. Adhi Karya, PT. Waskita Karya, PT. Nindya Karya, PT. PP, PT. Brantas Abipraya dan konsultan PT. Virama Karya dan Yodya Karya.

Akhirnya untuk penghunian huntap tersebut akan diatur oleh Pemerintah Daerah setempat. (Iwn)