Kementerian PUPR Bangun 915 Sarhunta Dukung Ajang Balap Motor Internasional dan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat di DPSP Mandalika

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan peningkatan kualitas rumah tak layak dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 915 unit, menjadi Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Sarhunta tersebut diharapkan menjadi alternatif hunian bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke NTB selama ajang balap motor internasional yaitu, MotoGP dan World Superbike (WSBK) di Mandalika, sekaligus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan K.M. Arsyad mengatakan, secara keseluruhan pembangunan Sarhunta di DPSP Mandalika sebanyak 915 unit. Jumlah tersebut terbagi menjadi dua lokasi yakni, 300 unit di Kabupaten Lombok Tengah untuk mendukung ajang WSBK dan 98 unit di Kabupaten Lombok Utara. Sedangkan sisanya sebanyak 517 unit dilaksanakan pembangunan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di sepanjang koridor pintu masuk di kawasan Mandalika.

"Kami berharap dengan pembangunan Sarhunta ini masyarakat bisa menempati rumah layak huni sekaligus meningkatkan perekonomian dengan membuka homestay bagi para wisatawan yang datang berkunjung," kata K.M. Arsyad saat mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR RI ke DPSP Mandalika, NTB, Sabtu (12/11/2022). 

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Nusa Taenggara I Rini Dyah Mawarty mengatakan, pembangunan Sarhunta di DPSP Mandalika dilaksanakan sejak Mei 2020 dan selesai seluruhnya pada Desember 2020. Biaya pembangunan bersumber dari APBN senilai Rp62,2 miliar dan dukungan keswadayaan senilai Rp10,8 miliar, “konsep bangunan rumah yang dibangun homestay seluruhnya mengadopsi kearifan lokal seperti Bale Lumbung dan Bale Bonter. Jadi konsepnya rumah lumbung dan berdasarkan kearifan Suku Sasak,” jelasnya.

Rini juga mengatakan bahwa Kementerian PUPR melalui BP2P Nusa Taenggara I, telah merampungkan sebanyak 120 unit Rumah Kusus (Rusus) bagi masyarakat terdampak pembangunan Sirkuit MotoGP dan WSBK tipe 36 dengan struktur Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) berlokasi di Dusun Ngolang Desa Kuta berjarak sekitar 2,5 kilometer dari lokasi sebelumnya, "setiap unit rumah memiliki dua kamar tidur, ruang keluarga, kamar mandi, dapur, teras depan dan belakang," tuturnya. 

Dibangun sejak 27 Oktober 2021 – 15 Agustus 2022, Rini menambahkan, Rusus tersebut dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sagita – Buser, KSO dan Manajemen Konstruksi CV. Archi Teknik dengan biaya senilai Rp23 miliar, ”rusus tersebut juga dilengkapi fasilitas penunjang seperti taman bermain, jaringan air bersih, jaringan listrik, mushola, layanan kesehatan, pendidikan, jalan raya, dan lampu penerang jalan," ujarnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi V juga sebagai Ketua Tim Kunker Spesifik Roberth Rouw menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR atas dukungannya dalam membangun infrastruktur guna mendukung event  internasional balap motor seperti MotoGP dan WSBK di kawasan DPSP Mandalika, "sarhunta yang dibangun secara tidak langsung dapat memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat setempat," tuturnya. 

"Bagi rumah warga yang terdampak pembangunan Sirkuit Mandalika, Rusus penggantinya sudah jadi, hanya kami berharap tolong diperhatikan sarana dan prasarananya seperti listrik, air bersih juga jalannya," tambah Roberth Rouw. 

Rahmat Salah seorang penerima bantuan Program Sarhunta menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah menyelesaikan pembangunan Sarhunta, "Alhamdulillah, saat Superbike 2022 ini sudah ada yang menempati, tarifnya Rp300 ribu per hari karena ada AC-nya. Terlebih saat MotoGP berlangsung semakin ramai," tandasnya.

Hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTB Indra Cahya Kusuma, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Hendra Ahyadi, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB Ika Sri Rejeki, dan Kepala BP2P NTB Rini Dyah Mawarty. (HAL/Iwn/Mar)