Selesai Desember 2023, Kementerian PUPR Percepat Pembangunan Huntap Tahap 2E dan 2D di Petobo

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mempercepat pemulihan kerusakan infrastruktur pascabencana gempa bumi disertai tsunami dan likuifaksi yang terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu. Salah satunya melalui pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak.

"Kita sedang mempercepat penyelesaian Huntap tahap 2E dan 2D di Petobo, dimana warga Petobo saat ini masih bermukim di hunian sementara (huntara)," kata Direktur Rumah Khusus Yusniewati ketika menyampaikan pejelasan kepada Anggota Komisi V DPR RI di lokasi pembangunan Huntap di Petobo saat Kunjungan Kerja (Kunker), di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (14/7/2023). 

Menurut Yusniewati, secara keseluruhan Huntap di Petobo sedang dikerjakan sebanyak 648 unit, terdiri dari Tahap 2E sebanyak 535 unit dikerjakan kontraktor pelaksana PT Nindya Karya (Persero), sedangkan Tahap 2D sebanyak 113 unit dikerjakan kontraktor pelaksana PT Waskita (Persero) Tbk. 

"Sedangkan progres konstruksi Tahap 2E telah mencapai 67,016 persen dan Tahap 2D mencapai 54,967 persen. Ditargetkan akan selesai pada Desember 2023," terang Yusniewati. 

Yusniewati menambahkan, Huntap dibangun dengan menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). RISHA adalah teknologi konstruksi knock down yang dapat dibangun dengan waktu cepat dengan menggunakan bahan beton bertulang pada struktur utamanya. Di samping itu, RISHA juga dirancang sebagai bangunan tahan gempa. 

"Diharapkan kehadiran RISHA di wilayah rawan gempa seperti Palu dan Donggala membuat masyarakat setempat tidak kehilangan rumah serta harta bendanya akibat bencana gempa bumi," ungkapnya. 

Selain huntap, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah juga membangun berbagai infrastruktur permukiman untuk mendukung kawasan huntap. Infrastruktur permukiman yang dibangun antara lain jalan, drainase, ruang terbuka hijau, penerangan jalan umum, sistem pengolahan sampah TPS3R, SPALD-T untuk pengolahan limbah, serta SPAM dan reservoir untuk penyediaan air. 

“Untuk infrastruktur permukiman, ada pekerjaan yang terkontrak hingga Maret 2024. Tapi kami akan melakukan upaya-upaya percepatan agar bisa selesai Desember 2023 bersamaan dengan penyelesaian huntap,” ujar Kepala BPPW Sulawesi Tengah Sahabuddin. (HAL/Iwn/Kar)