Peninjauan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur SPAM ITDP Kabupaten Lombok Timur

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat (BPPW NTB) melalui PPK Air Minum membangun infrastruktur air minum, antara lain Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) International Tourism Development Project (ITDP) Senaru di Kabupaten Lombok Utara dan SPAM ITDP Sembalun di Kabupaten Lombok Timur untuk mendukung KSPN Geopark Rinjani. Komisi V DPR RI Dapil NTB Suryadi Jaya Purnama berkesempatan meninjau langsung pembangunan infrastruktur tersebut, Kamis (10/08/2023).

Sebelumnya, dilaksanakan pertemuan terlebih dahulu dengan Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu bersama Kepala BPPW NTB Ika Sri Rejeki dan Kepala BPJN NTB Indra Cahya Kusuma beserta tim dalam rangka berkoordinasi mengenai permasalahan di lapangan seperti pekerjaan BPPW NTB yang bersinggungan langsung dengan pekerjaan BPJN NTB, maupun terkait dengan pengelolaan infrastruktur yang sudah terbangun di Kabupaten Lombok Utara agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan penggunaannya dapat terus berkelanjutan.

Djohan Sjamsu sangat antusias menerima kunjungan ini. ”Program ini sangat membantu Pemerintah Daerah KLU dalam hal pembangunan infrastruktur yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk mendukung pertumbuhan pariwisata dan sosial ekonomi masyarakat  dan juga berterima kasih terkait anggaran yang sudah dilaksanakan oleh Komisi V DPR RI Dapil NTB,” tutur Djohan.

Usai melaksanakan pertemuan, Suryadi Jaya Purnama bersama tim BPPW NTB melakukan tinjauan langsung ke lokasi kegiatan optimalisasi SPAM ITDP Senaru di KLU dan pembangunan SPAM ITDP Sembalun di Kabupaten Lombok Timur.

Dalam kesempatan itu, Ika mengungkapkan permasalahan maupun kendala yang ada di lokasi Senaru yaitu terdapat pekerjaan pelebaran jalan Pemenang-Bayan oleh BPJN NTB yang mengakibatkan pipa yang terpasang akan dipindahkan dan setelah dilakukan koordinasi akan ada penambahan waktu pelaksanaan dan menunggu pembebasan lahan oleh BPJN NTB, untuk pemasangan pengamanan pipa transmisi telah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan pekerja lokal.

Suryadi berharap masyarakat dapat mendukung pembangunan infrastruktur ini. Komisi V DPR RI ingin memastikan sejauh mana progres pekerjaan, baik secara umum maupun teknis dan jika terdapat permasalahan dapat segera ditindaklanjuti apakah terkait kebijakan anggaran maupun kebijakan lainnya. Melihat progres pekerjaan yang sudah mencapai 53% ini diharapkan target Desember sudah dapat berfungsi dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat setempat. “Diharapkan kepada kontraktor pelaksana maupun konsultan supervisi agar dapat menyelesaikan  pekerjaan tepat waktu", tutup Suryadi. (HumasBPPWNTB/ari)