Sinergi Antara Pemkot Mataram Dengan BPPW NTB Untuk Program Sanitasi
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat (BPPW NTB) Yanuar Seto Nugroho didampingi Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1 Andria Hidayati, Kasatker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah Andy Hakiim Arrasyid dan PPK Sanitasi L. Wira Hariyadi menerima kunjungan Sekretaris Daerah Kota Mataram Lalu Alwan Basri dan Kepala Dinas Kota Mataram Lale Widiahning dalam rangka Koordinasi Program Sanitasi, Rabu (7/02/2024) di Mataram.
Lalu Alwan Basri mengapresiasi BPPW NTB yang telah membantu melalui program penataan kota khususnya di Kota Mataram dan kedepannya bantuan dari Pemerintah Pusat berupa Program Bidang Sanitasi yaitu Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Kawasan Kota Mataram untuk Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela dapat terlaksana dengan baik.
Untuk TPST Sandubaya yang sekarang ini sedang dalam tahap pengerjaan diharapkan mampu mengurangi sampah di Kota Mataram dan TPST Kebon Talo saat ini sedang dalam persiapan pembebasan lahan sehingga sinergi komunikasi yang baik antara Pemerintah Kota Mataram dan Kementerian PUPR khususnya BPPW NTB perlu ditingkatkan lagi. Sekda Kota Mataram juga berterima kasih untuk bantuan pengadaan Mobil Toilet oleh BPPW NTB di setiap event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Mataram.
Menanggapi penjelasan Sekda Kota Mataram, Kepala BPPW NTB Yanuar Seto Nugroho menjelaskan salah satu fungsi dari adanya mobil toilet ini selain untuk tanggap darurat dapat juga digunakan untuk event lokal provinsi, kabupaten/kota maupun Nasional dan BPPW akan tetap mensupport untuk pengadaan di setiap event.
Terkait TPST Sandubaya harapannya dapat segera dioperasionalkan dan berfungsi dengan baik dan untuk SPALD-T sesuai program pemerintah akan dilaksanakan hingga tahun 2028 dan Kota Mataram merupakan salah satu penerima program tersebut. “Kedepannya ini merupakan pekerjaan rumah ungkapnya, dibutuhkan koordinasi yang baik dengan masyarakat karena berkaitan dengan fasilitas publik yang akan digunakan, sehingga dapat meminimalisir timbulnya dampak sosial,” tutup Yanuar. (Humas/BPPWNTB/ari)