KSP dan Kemenko PMK Tinjau Program Rusus Yang Dibangun Kementerian PUPR di Maluku Tengah

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Rumah Khusus yang dibangun Kementerian PUPR di Negeri Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka peninjauan finalisasi program pemerintah yang telah dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam proses percepatan pemulihan pasca konflik di daerah tersebut.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku yang diwakili oleh Analis Perumahan Onisimus Dumgair kepada masyarakat mengatakan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR siap  melaksanakan pembangunan namun tetap dengan mengikuti mekanisme dan ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. 

"Kami pada prinsipnya siap melaksanakan pembangunan. Akan tetapi prosedur dan mekanisme yang dijalankan harus tetap dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pusat. Seperti SK Penetapan Penerima Bantuan dan juga ketersediaan anggaran," ujarnya di Kabupaten Maluku Tengah, Kamis (16/5/2024).

Staf KSP yakni Endah Sucipto mengatakan, maksud dan tujuan dilakukannya kunjungan kerja ke Negeri Kariu untuk mengetahui sejauh mana program pemerintah yang telah dilaksanakan bagi masyarakat Negeri Kariu pasca konflik sosial yang terjadi beberapa waktu lalu. Endah menambahkan, Pancasila merupakan dasar dan filosofi bangsa yang harus hidup di tengah masyarakat agar segala konflik sosial dapat dihindari. 

"Maksud kehadiran kami untuk melihat secara langsung program yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka proses percepatan penanggulangan konflik yang terjadi di Negeri Kariu. Salah satunya yakni program perumahan Kementerian PUPR yang telah selesai dibangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku yang berjumlah 50 unit," ucapnya. 

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko PMK Hendriyanto dihadapan masyarakat mengatakan posisi Kemenko PMK sebagai salah satu jembatan penghubung Pemerintah Daerah dan Kementerian Lembaga. Dalam kegiatan tersebut dilakukan dialog antara KSP dan kemenko PMK dengan masyarakat. Dalam dialog diperoleh informasi terkait kepastian penanganan pembangunan perumahan bagi masyarakat terdampak konflik yang belum memperoleh bantuan dimana masih terdapat 200 kepala keluarga yang belum memperoleh bantuan perumahan. 

Selain melakukan dialog bersama masyarakat juga dilakukan peninjauan langsung 50 unit Rumah Khusus Panel Risha sekaligus meninjau kondisi masyarakat terdampak bencana yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian oleh Staf KSP, Kemenko PMK dan jajaran petinggi pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. 

"Kehadiran kami selaku Kemenko PMK sebagai fasilitator penghubung Pemerintah Daerah dan Kementerian Lembaga dalam hal pengambil kebijakan terkusus bagi percepatan pemulihan konflik di Negeri Kariu ini. Kami juga memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR lewat Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Direktorat Jenderal Perumahan atas bangunan rumah khusus yang telah selesai dilaksanakan dan berharap rumah-rumah tersebut dapat dijaga dan dihuni dengan baik bagi kesejahteraan keluarga,” katanya. 

Hadir dalam kegiatan tersebut Staf KSP bersama staf dan Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bersama sejumlah jajaran forkompida, Pihak TNI Polri, Pejabat Kecamatan dan Perangkat Desa Negeri Kariu. (BALAI P2P MALUKU/ BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR)