Kementerian PUPR Bangun Infrastruktur Terintegrasi untuk Dukung DPSP Likupang

Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Manado-Likupang merupakan salah satu dari lima DPSP yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2024. Sejak tahun 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara terintegrasi telah melakukan pembangunan dan penyediaan infrastruktur sarana prasarana permukiman, konektivitas, perumahan dalam hal ini homestay serta infrastruktur sumber daya air. Keterlibatan dalam pembangunan infrastruktur ini diharapkan mendorong kesuksesan DPSP Likupang.

“Pembangunan penyediaan air baku merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan terintegrasi di DPSP Likupang” ujar K.M Arsyad Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga saat memberikan penjelasan kepada rombongan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Sulawesi Utara, Kamis (12/09).

Lebih lanjut, Arsyad menjelaskan pembangunan SPAM DPSP Likupang ini melibatkan Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Sumber Daya Air. DPSP Likupang membutuhkan dukungan air baku sebesar 10 Liter/detik. Tahun 2020 sampai 2022, Ditjen SDA telah membangun Intake atau bangunan penyediaan air baku KEK Likupang dengan kapasitas 55 liter/detik dan jaringan pipa transmisi air baku sepanjang 24.609 km.

Kemudian dilanjutkan tahun ini, Ditjen Cipta karya melakukan pengadaan IPA dan jaringan perpipaan. SPAM DPSP Likupang berlokasi di desa Marinsouw, kecamatan Likupang Timur, provinsi Sulawesi Utara, untuk melayani KEK Likupang, homestay dan masyarakat desa Marinsouw, desa Kinunang, desa Pulisan, desa Kalinaun, beserta daerah-daerah di sekitarnya dengan jumlah sambungan rumah 450 unit.

Untuk konektivitas menuju obyek pariwisata yang bagian DPSD Likupang, secara bertahap Kementerian PUPR telah melakukan peningkatan kualitas jalan. “Tingkat kemantapan jalan di Provinsi Sulawesi Utara saat ini telah mencapai 97,6%, dan 2,33% yang masih belum mantap, ini pun adanya di Tahuna Laut” jelas Direktur Preservasi II Rien Marlia. Terkait konektivitas ke DPSP Likupang, Komisi V DPR RI memberikan catatan khusus agar Kementerian PUPR memperhatikan drainase jalan mengingat kontur tanah jalanan di Sulawesi Utara yang naik turun dan rawan longsor. 

Komisi V DPR RI berharap infrastruktur yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR dapat mendukung pariwisata Indonesia bisa maju terutama di wilayah timur yang memiliki spot yang indah. “Infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR di Likupang sudah sangat baik. Namun perlu kolaborasi antara Kementerian terutama dengan Kementerian Parekraf dan Pemerintah Daerah agar diupayakan strategi untuk mendorong investor masuk. Sehingga perekonomian masyarakat lokal bisa maju” ujar Muhammad Iqbal saat pimpin kunjungan kerja Komisi V DPR RI.

Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ini dilaksanakan dalam rangka meninjau infrastruktur dan transportasi yang mendukung DPSP Likupang. Disamping Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga, turut mendampingi kunjungan kerja ini Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, Direktur Bina Teknik Ditjen SDA, Direktur Rumah Swadaya dan Inspektur II, serta para Kepala Balai yang wilayah kerjanya Provinsi Sulawesi Utara.  (HAL/Put)